Moeldoko Ingin Status KKB Ditingkatkan, Polri: Perlu Political Will - detikNews

Jakarta - Polri menyebut perlu ada payung hukum jika ingin meningkatkan status operasi penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Menurut Polri, Kemenko Polhukam yang berwenang untuk melakukan pengkajian.

"Kalau ditingkatkan statusnya memang membutuhkan political will sebagai payung hukumnya. Coba tanya ke Polhukam yang melakukan pengkajian (peningkatan status KKB)," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo kepada detikcom, jumat (8/3/2019) malam.

Dedi menegaskan untuk saat ini status operasi di Papua masih tertib sipil. Karena itu, Polri menjadi komponen utama.

"Kalau masih tertib sipil itu penegakan hukum yang diutamakan dalam hal itu Polri sebagai komponen utama dan di back up oleh TNI," ujar Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko ingin agar nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dipertegas menjadi kelompok separatis. Menurutnya, pemberian nama kelompok separatis dapat menaikkan status operasi penumpasan KKB di Papua.

Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi gugurnya 3 prajurit TNI akibat serangan KKB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Nduga, Papua pada Kamis (7/3) lalu.

"Saya dulu sudah pernah menyampaikan perlunya mengevaluasi lagi nama itu, kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pertanyaannya, benar nggak mereka kelompok kriminal? Kalau saya mengatakan tegas saja, kalau kelompok separatis ya kelompok separatis sehingga status operasinya ditingkatkan," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha KSP, Jumat (8/3

Menurut Moeldoko, pemberian nama kelompok kriminal membatasi tugas TNI dalam menumpas KKB. Karena status itu, sebut dia, kewenangan TNI di lapangan hanya sebatas membantu personel polisi.

"Karena kalau (nama) kelompok kriminal malah TNI jadi santapan mereka. TNI melihat ini kekuatan (KKB saat menyerang), tapi 'wah nggak bisa, gue (prajurit TNI) di depan, harus polisi. Ini masalah prajurit (di lapangan)," jelasnya.

"Karena kalau kelompok kriminal bersenjata apa bedanya yang ada di Tanah Abang? Kan begitu, ini yang perlu dipikirkan lagi (nama KKB)," lanju mantan Panglima TNI itu.
(ibh/zak)

Let's block ads! (Why?)