Habib Rizieq Dicekal, Mabes Polri Tegaskan Itu Hak Pemerintah ...

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Mabes Polri mengaku tak bisa mengintervensi atau turut campur tangan dalam kabar pencekalan yang terjadi pada tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Diketahui, Rizieq dicekal pergi ke Malaysia oleh pihak imigrasi Arab Saudi.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan pencekalan itu di luar kewenangan Indonesia dan hak dari pemerintah Arab Saudi.

Polisi Indonesia, kata dia, tidak bisa ikut campur terhadap urusan polisi Arab Saudi. Begitu pula sebaliknya.

"Itu kewenangan pemerintah Arab Saudi, kita enggak bisa intervensi. Itu kewenangan Arab Saudi, di luar kewenangan kita," ujar Setyo, ketika dikonfirmasi, Rabu (26/9/2018).

"Apalagi polisi Indonesia, kita enggak bisa ikut campur dengan polisi sana. Sama juga dengan polisi sana ikut campur sini enggak bisa," katanya.

Selain itu, terkait pencekalan yang bersangkutan, Polri mengatakan juga tak memiliki kewenangan.

Menurutnya, pemerintah Arab Saudi-lah yang memiliki kewenangan penuh menangani perkara yang menyebabkan larangan tersebut muncul.

"Polri nggak ada kewenangannya di situ. Polri tidak punya kewenangan masalah keimigrasian. Itu wilayah imigrasi. Apalagi itu imigrasi Arab Saudi jadi nggak ada kaitannya," tutur dia.

Sebelumnya, Perwakilan Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Kedatangannya guna mengadu terkait intimidasi yang dilakukan petugas Imigrasi Arab Saudi terhadap Pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Fadli Zon berjanji meneruskan aduan masalah yang dialami Rizieq Shihab ini ke pejabat pemerintah terkait.

"Kami sampaikan laporan dari tim advokasi sebagai pengaduan masyarakat, ini kami teruskan dan sampaikan kepada pihak terkait, dalam hal ini sesuai permintaan kepada Menlu, Kapolri, Kepala BIN, dan mungkin kalau nanti ada institusi lain terkait seorang warga negara tidak bisa kembali, karena mungkin diduga dicegah keluar dari Arab Saudi," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Selasa 25 September 2018.

Let's block ads! (Why?)