Ketua Presidium IPW Tanggapi Adanya Aksi 'Lompat Pagar' di ...

NETA S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengaku menyayangkan terkait masih adanya aksi 'Lompat Pagar' (Naik Jabatan), di instansi Polri.

Menurutnya, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2016 tentang eselon atau tingkatan dalam jabatan di lingkungan organisasi yang disusun sesuai peran bidang tugas masing-masing.

"Kami (IPW) menyayangkan langkah Polri yang lompat pagar, salah satunya terkait pergantian Asisten Sumber Daya Manusia (ASDM) yang kini diemban Brigjen Eko Indra Heri, sebagai mantan Kepala Biro Pembinaan Karir (Karo Binkar). Ini, tak sesuai Perkap Nomor 9 Tahun 2016 tentang eselon atau tingkatan dalam jabatan di lingkungan organisasi yang disusun sesuai peran dibidang tugas masing-masing," papar Neta, Jumat (17/8/2018).

Brigjend Eko Indra Heri, ungkap Neta, saat ini masih duduki eselon II A selaku Karobinkar.

Seharusnya, lanjut Neta, menduduki eselon 1-B Inspektur Jenderal terlebih dahulu, baru dapat menjadi 1-A Inspektur Jenderal (posisi ASDM).

"Pengangkatan posisi ASDM yang baru sangat ironis, sebab menabrak tatanan dan ketentuan yang ada. Seharusnya Menpan RB dan Komisi III serta Kompolnas ini menegur Polri," jelasnya kembali.

Dia mengatakan, bila pergantian lompat pagar ini terus saja dibiarkan, bisa membuat anggota Polri jadi frustasi.

Hal itu disebabkan tidak ada sistem yang jelas dalam kenaikan jabatan.

"Usai gagal mengangkat Kapolda Metro Jaya selaku Wakapolri, rupanya di sini para elit polri melakukannya di ASDM. Ini sangat disesalkan. ASDM yang lama Irjen Arief yang selama ini dikenal tegas, konsisten dan strength kok bisa malah membiarkannya. Ini yang aneh," terang Neta.

Neta mencatat, kalau aksi lompat pagar dalam penge.banan jabatan, bukan jadi hal yang baru di era kepemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pelanggaran tatanan di Polri ini sudah banyak terjadi yang salah satunya itu, mantan ajudan Presiden Jokowi langsung ditunjukkan selaku Kapolda Banten (Brigjen Pol Teddy Minahasa). Seharusnya itu kan mantan ajudan Presiden RI masuk Mabes Polri dulu. Usai beberapa bulan baru naik pangkat Brigjen, kemudian menjadi Kapolda," katanya.

"Belum lagi Kapolresta Solo (AKBP Ribut Hari Wibowo) yang mengamankan pernikahan putri Jokowi (Kahiyang Ayu). Usai jalani pendidikan langsung jadi Wakapolda Jateng. Padahal kan banyak polisi berpangkat Kombes yang selesai pendidikan seperti Kapolresta Solo yang justru malah dinonjobkan atau analisa kebijakannya selama bertahun tahun. Jadi pengistimewaan yang terjadi di Polri makin merusak sistem dan buat kader Polri menjadi frustrasi, hingga krisis kepercayaan kepada atasannya," paparnya.

Ia mengatakan, contoh anggota Polri yang tak 'Lompat Pagar' yakni Komjen Ari Dono, saat ini menjabat sebagai Wakapolri.

Let's block ads! (Why?)