TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Badan Pengawas Pemilu (Baswaslu) meminta pemerintah untuk mengarahkan seluruh PNS, TNI-Polri, agar bersikap netral dalam pemilihan anggota legislatif dan presiden pada tahun depan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Abhan bersama anggota Baswalu lainnya saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (24/7/2018).
"Ada beberapa catatan soal pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada 2018, misalnya pelanggaran soal netralitas ASN, TNI-Polri, ini kami sampaikan, dan kami juga penekanan betul bahwa di dalam menghadapi Pileg dan Pilpres nanti, harus netralitas ASN, TNI-Polri," papar Abhan.
Abhan menjelaskan, ketidaknetralan PNS, TNI-Polri dalam Pilkada kemarin yaitu dengan bersikap keberpihakan terhadap satu calon dan melakukan intervensi ke sejumlah masyarakat, seperti halnya di Maluku Utara yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
"Kalau dari ASN akurang lebih 721 kasus yang soal netralitas ASN dan ini sudah kami rekomendasikan komisi ASN, dan sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Pembina Kepegawain Daerah untuk melakukan sanksi, itu sudah dilakukan teguran dan sanksi-sanksi lainnya," ujarnya.
"Kalau Polti ada tiga tempat, di Maluku, kemudian Makassar, dan Maluku Utara," tambah Abhan.
Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali dalam Pileg dan Pilpres, kata Abhan, Bawaslu berharap pemerintah secara bersama-sama membuat suatu forum dalam menjalankan strategi pencegahan.
"Presiden merespon, dan akan membuat forum nantinya agar kami bisa melakukan tracking untunk netralitas ASN, TNI-Polri," ucapnya.
Baca di Sini http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/24/bawaslu-berharap-pemerintah-bentuk-forum-cegah-ketidaknetralan-asn-dan-tni-polriBagikan Berita Ini
0 Response to "Bawaslu Berharap Pemerintah Bentuk Forum Cegah ..."
Post a Comment