Arus Mudik Lebaran Berdekatan dengan Pilkada, Polri Atur Strategi

JAKARTA, KOMPAS.com - Arus mudik hari raya Idul Fitri diperkirakan terjadi pada pertengahan Juni 2018. Medio tersebut berdekatan dengan puncak tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.

Kepala Biro Pembinaan Operasi SOPS Polri Brigjen Pol Imam Sugianto mengatakan, Polri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menjaga keamanan selama operasi cipta kondisi dan operasi ketupat berlangsung.

Operasi Mantap Praja dimulai 15 Februari 2018, di mana masa kampanye dimulai. Operasi tersebut berlangsung hingga hari pencoblosan.

"Itu yang perlu kami antisipasi. Dari seluruh jajaran Polri, TNI, rekan dari linmas yang terlibat dalam Operasi Mantap Praja betul-betul kami efisiensikan sehingga tidak mengganggu Operasi Ketupat," ujar Imam dalam konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Operasi Ketupat akan berlangsung selama dua pekan pada bulan Juni. Untuk membahas hal tersebut, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan institusi terkait menggelar rapat koordinasi yang dibuka hari ini.

Setelahnya, akan ada rakor selanjutnya untuk membahas penanganan arus mudik.

Imam mengatakan, mereka juga telah menentukan timeline tindak lanjut rakor tersebut. Pada Februari, akan dimulai survei jalur Sumatera hingga Bali. Ada pula jalur Jakarta hungga Surabaya.

"Mudah-mudahan dengan survei lebih awal bisa memberi masukan ke PUPR dan bisa segera mengoptimalkan jalur yang kira-kira akan menjadi simpul persoalan," kata Imam.

Setelah itu, pada Maret 2018, pihak terkait mulai mengoptimalkan rapat koordinasi. Bulan Mei, Polri memulai Operasi Cipta Kondisi, Operasi Simpati, dan beberapa operasi yang dilaksanakan kewilayahan masing-masing terkait penanganan kejahatan jalanan.

Operasi tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi gangguan masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini Polri mampu mengatur strategi menangani arus balik mudik yang terjadi saat ada kegiatan Pilkada.

Sebab, selama proses Pilkada berlangsung, banyak masyarakat di kota yang kembali ke daerah masing-masing sehingga terjadi lonjakan angkutan darat, laut, maupun udara.

"Hal yang perlu kami persiapkan prasarana. Kami mulai dari darat," kata Budi.

Kompas TV KPU menganggap tidak wajar jika calon kepala daerah hartanya terlalu sedikit. Pasalnya, modal kampanye juga bersumber dari pribadi.

Let's block ads! (Why?)