Kemendagri: Usulan Jenderal Polri Jadi Pj Gubernur Masih Wacana

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan munculnya dua nama jenderal Polri untuk diusulkan menjadi penjabat gubernur masih wacana. Kemendagri belum menerima usulan nama dari Polri.

"Untuk posisi status sampai hari ini mengenai nama yang berkembang sebenarnya itu pun baru juga proses di internal kepolisian sendiri. Tapi secara formal kami sendiri belum pernah menerima, bahkan secara nama belum pernah disampaikan. Baru tingkat wacana," ujar Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018).

Sumarsono menjelaskan, Mendagri awalnya menyurati sejumlah pihak terkait usulan pengisian pos penjabat gubernur. Surat disampaikan ke Polri, Kementerian Hukum dan HAM juga Kementerian Polhukam.

"Jadi tidak hanya pihak kepolisian," sambungnya.

Atas surat itu, belakangan muncul nama Irjen Iriawan dan Irjen Martuani Sormin yang masing-masing diusulkan menjadi Pj gubernur Jawa Barat dan Pj gubernur Sumatera Utara. Nama ini ditegaskan Sumarsono akan dipertimbangkan, bukan sudah diputuskan mengisi posisi penjabat gubernur.

"Seolah-olah besok itu sudah ada penggantian dan pengangkatan Pj itu tidak benar. Yang ada proses kemunculan untuk mendapatkan atau dipertimbangkan," terang dia.

Selain itu, Sumarsono mengatakan para penjabat gubernur baru akan diangkat pada bulan Juni 2018. Sumarsono meluruskan kabar penjabat gubernur diangkat untuk mengisi kekosongan kursi gubernur hingga lima bulan.

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya menegaskan usulan penjabat gubernur dari perwira aktif Polri tidak berkaitan dengan parpol. Dia menegaskan Pj gubernur dari Polri tidak menyalahi aturan.

"Ada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ada Permendagri bahwa eselon 1 dan pejabat di bawah kementerian dan lembaga bisa diusulkan," kata Tjahjo.

(fdn/imk)

Let's block ads! (Why?)