TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengusulkan dua jenderal Polri menjadi Pejabat Gubernur (Pj) Jawa Barat dan Sumatera Utara kini menjadi polemik.
Sebab, banyak pihak mengkhawatirkan dua jenderal Polri ini tidak netral.
Apalagi, beberapa cagub dan cawagub yang akan bertarung di Pilkada Jabar dan Sumut berlatar belakang TNI/Polri.
Menyikapi hal ini, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) Yudi Latief turut berkomentar menurutnya usulan itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Baca: Polisi Bantah Gerebek Rumah Tessa Kaunang, Ini Penjelasannya
"Otoritas terkait harus juga mempertimbangkan secara matang, kalau alasan tidak mungkin seluruh deputi 1 Kementerian Dalam Negeri diterjunkan, ya itu masuk akal," ucap Yudi Latief saat ditemui usai Pertemuan Kebangsaan NCBI bertajuk"Mengawal Demokrasi: Menolak Politik SARA, Merawat Kebinekaan," Sabtu (27/1/2018) di Matraman, Jakarta Timur.
Yudi Latief menuturkan pada level berikutnya yang harus diperhatikan yakni pejabat yang diterjunkan menggantikan Kemendagri harus dari institusi kepolisian atau berpeluang pula institusi lain.
"Bisa saja kan, misalnya dari kementerian lain yang jauh lebih imparsial. Tidak harus kedeputian Kemendagri, bisa dari kementerian apalah yang punya wawasan terirorial kedaerahan, mungkin Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal," paparnya.
Yudi menambahkan dipilihnya polisi kemungkinan karena dapat mengamankan dan meredam potensi konflik yang tinggi.
Meski begitu, persepsi masyarakat tetap harus diperhatikan sebelum keputusan diambil.
Baca di Sini http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/27/yudi-latief-nilai-2-jenderal-polri-jadi-pejabat-gubernur-masih-perlu-dipertimbangkanBagikan Berita Ini
0 Response to "Yudi Latief Nilai 2 Jenderal Polri Jadi Pejabat Gubernur Masih Perlu ..."
Post a Comment