Polri: Tindakan Tegas di Papua Dipandang Represif

Jakarta, CNN Indonesia -- Polri menyayangkan tindakan tegas yang dilakukan anggotanya untuk menjaga keamanan pilkada di Papua sering dipandang represif.

"Kita ini kadang-kadang ketika melakukan tindakan tegas dipandang sebagai represif," kata Staf Divisi Humas Polri Komisaris Besar Slamet Pribadi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (31/1).

Dia mengatakan, segala tindakan yang dilakukan polisi sudah sesuai dengan perkiraan intelijen kepolisian dan kebutuhan untuk menjaga keamanan masyarakat.

Slamet lalu menjelaskan tahapan-tahapan sebelum polisi melakukan tindakan tegas. Misalnya, ketika ancaman keamanan muncul, pihak kepolisian akan melakukan negosiasi terlebih dahulu.

Polisi akan memberi tiga peringatan sebelum akhirnya sebuah tindakan tegas dilakukan. Selain itu, kata Slamet, ada prosedur yang harus dilalui di setiap tindakan.

"Misalnya bagaimana harus menembak mematikan, atau menembak melumpuhkan. Itu semua ada prosedur," kata Slamet.

Slamet menceritakan, konflik antarmasyarakat lokal sering terjadi, bahkan petugas kepolisian ikut terkena anak panah. Namun tindakan tegas tidak langsung dilakukan karena ada prosedur yang harus diikuti.

Namun, dalam keadaan mendesak, atau menggangu keamanan masyarakat dan tugas kepolisian, petugas tak segan mengambil tindakan tegas.

"Bagaimanapun juga keamanan itu adalah kebutuhan dasar semua orang," kata Slamet.

Polri: Tindakan Tegas di Papua Dipandang Represif

Staf Divisi Humas Polri Komisaris Besar Slamet Pribadi. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Slamet mengatakan, pihaknya juga berkoordinasi dengan TNI sejak awal masa kampanye dilaksanakan, bukan hanya saat terjadi kekacauan. Koordinasi dilakukan sejak dini agar sinergi dapat terbangun sematang mungkin.

Slamet menyampaikan, ada kemungkinan mobilisasi anggota Polri dari wilayah lain ke Papua apabila ada kerusuhan dan membutuhkan pasukan bantuan.

“Tetap sesuai prosedur. Nanti kalau enggak dikira sedang perang dan makin tambah mencekam,” katanya.

Papua adalah salah satu wilayah yang turut serta dalam pilkada serentak 2018. Tahun ini ada satu pemilihan gubernur dan tujuh pemilihan bupati di Papua.

Pilkada serentak ini juga akan melibatkan delapan daerah di Papua yang pernah menimbulkan korban jiwa dalam penyelenggaraan pemilu, yakni Puncak, Yahukimo, Lanny Jaya, Tolikara, Dogiyai, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Intan Jaya. Bawaslu RI dan pihak kepolisian telah memberikan status daerah rawan pada pilkada di Papua.

Berdasarkan catatan yang dirilis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada 2017 konflik kekerasan telah menelan 19 korban jiwa di daerah Puncak Jaya dan Intan Jaya. Data tersebut belum menyertakan korban luka dan rusaknya harta benda warga serta aset publik. (pmg)

Let's block ads! (Why?)